Jokowi, Manuver Elite PDIP dan Penentuan Karir Politik

Masih seputaran sosok Jokowi yang menjadi buah bibir di kalangan media masa Nasional yang akibat dari prestasinya menaklukan Jakarta, Kota yang tidak ramah bagi kalangan pendatang. Anehnya Jokowi mampu menjalaninya dengan prestasi yang gemilang bersama Wakilnya Basuki Tjahaya Purnama atau Ahok.

Dulunya, sewaktu pengunguman PDI-P tentang calon yang diusung oleh Partai Moncong tersebut saya sedikit bertanya-tanya, kenapa Pilihan Partai yang dibidani Putri Soekarno itu jatuh pada Jokowi. Padahal, PDIP

masih banyak Tokoh Nasional yang punya nilai jual di Ibu Kota. Ada Tjahyo Kumolo yang menjabat Sekjend Partai dan Pramono Anung, mantan Sekjend dan Wakil Ketua DPR. Juga ada Adang Ruchiatna Wakil Ketua Fraksi PDIP, nama terakhir merupakan Mantan Pangdam Udayana sempat dimunculkan, pada akhirnya restu Megawati jatuh pada Jokowi.


Kala itu saya sempat bertanya-tanya tentang pilihan PDIP tersebut, Jokowi Nota bene Walikota Solo daerah Tingkat dua yang langsung di suruh bertarung merebut kursi DKI 1. Ibaratnya dalam tinju, petinju yang masih berkutat dalam kelas Bantam diintruksikan oleh pelatih untuk bertanding di kelas Berat. Jokowi kala itu tidak menolak, bermodal prestasi sebagai Walikota Solo, ia menerima tantangan tersebut.


Menurut saya pencalonan Jokowi ini buah dari strategi Politik yang dimainkan kalangan Elite PDIP, mengingat Pilkada Jawa Tengah sebentar lagi akan berlangsung. Pendorongan Jokowi ke DKI, agar kalangan Elite PDIP yang mempunyai niat merebut Jateng 1 tidak mempunyai lawan yang berarti. Mengingat sekarang ini sudah ada nama yang muncul, ada Bibit Waluyo dan Tjahyo Kumulo. Asumsinya, jika Jokowi menang di DKI Peluang untuk Jawa Tengan akan terbuka lebar, dikarenakan pamor Jokowi di Solo dan Jateng begitu mempesona. Mereka (Bibit dan Tjahyo), akan menemui kesulitan untuk menelurkan ambisinya.


Andaikan Jokowi kalah di DKI sedikit banyaknya akan menggerus kekuatan Walikota Solo tersebut di Jawa Tengah. Juga, ia (jokowi) kan berpikir dua kali untuk ikut bertarung di Jateng 1 disebabkan modal yang telah habis selama Pilkada DKI berlangsung


Namun, manuver Politik yang dilakukan Elite PDIP ini berhasil, mengingat peluang Jokowi untuk menang pada putaran kedua sangat besar. Andaikan kalah, Jokowi sudah sangat lelah untuk ikut bertarung di Pilgub Jawa tengah. Mustahil Jokowi akan meramaikan Pilgub Jateng tersebut karena Jakarta sudah menguras energi dan materinya. Apalagi Pilkada DKI berlangsung dua putaran, waktu yang tersita dan


Uang sudah banyak habis membuat Jokowi akan ngos-ngosan jika dipaksakan juga bertarung di Jateng 1 andaikan Foke menang pada putaran besok.

Pilkada Jakarta sekarang ini menentukan Karir Politik Jokowi jika menang ia akan menjadi Superstar, jika kalah maka Karir Jokowi kemungkinan akan tamat mengingat ia sudah dua priode memipin Solo.

http://politik.kompasiana.com

Foke: Lembaga Survei Sudah Bekerja Sesuai Kaidah

Calon Gubernur petahana DKI Jakarta, Fauzi Bowo, membantah adanya anggapan yang menyebutkan bahwa dirinya merasa tertipu dengan lembaga survei. Menurutnya, lembaga survei sudah bekerja sesuia prosedur.

Kendala Calon Independen di Pemilukada DKI

Peluang bakal calon gubernur independen dinilai tipis untuk menang dalam Pemilihan Umum Kepala Daerah (Pemilukada) Jakarta.

Pengamat Politik dan Tata Pemerintahan, Amir Hamzah, tidak riilnya dukungan kepada calon independen dari verifikasi bakal calon menunjukkan lemahnya dukungan dari masyarakat.

"Dari hasil verifikasi KPUD telah berkurang sebanyak 50 persen dukungan terhadap calon independen dari batas minimal dukungan sebanyak 407.345 orang. Ini bukti dukungan calon independen tidak rill dan kurang dari jumlah yang ditentukan," ujar Amir Hamzah di Jakarta, Kamis 22 Maret 2012.

Selain itu, Pemilukada kali ini, diikuti oleh empat orang calon gubernur yang diusung oleh parpol dan mempunyai basis suara yang jelas. Calon yang diusung parpol juga dinilai memiliki popularitas dan ketokohan yang lebih dikenal.

Selain itu, Amir menilai, gagasan dalam penyampaian visi dan misi untuk mengatasi persoalan Ibukota yang disampaikan calon independen pun menandakan ketidakpahaman terhadap permasalahan.

"Contoh, saat ditanya penanganan kemacetan, salah satu pasangan independen mengatakan penanganan dilakukan dengan membatasi produk kendaraan yang tidak mungkin dilakukan karena itu merupakan wewenang pemerintah pusat," jelasnya.

Kalau pun berhasil memenangi pertarungan Pemilukada, gubernur dan wagub independen akan kesulitan untuk berkerjasama dengan DPRD yang didominasi oleh partai politik.

Menurutnya ada dua hal yang harus dipikirkan oleh pemimpin terpilih untuk mensukseskan pemerintahan, yakni well running Government dan well running program.

"Bagaimana bisa pembangunan berjalan baik dengan bermitra dengan DPRD dan bagaimana program berjalan dengan baik dengan anggaran yang disetujui oleh DPRD, jika ada konflik di sana," ungkapnya
homepage:http://metro.vivanews.com